Network
SW diperintah untuk menghitung besaran insentif masing-masing pegawai di lembaga tersebut.
Ternyata perhitungan tersebut bukan hanya nominal yang bakal diterima oleh ASN BPPD tetapi juga potongannya.
Potongan dana insentif itu disebut bakal diterima oleh AS dan Ahmad Muhdlor Ali selaku pemimpin lembaga dan kepala daerah.
Karena nominal dana insentif yang diterima setiap pegawai berbeda, besaran potongan juga berbeda yakni sekitar 10 hingga 30 persen.
Hal tersebut tampaknya sudah direncanakan cukup matang karena AS bahkan telah meminta SW untuk memberikan dana insentif secara tunai melalui 3 bendahara yang ditunjuk.
Dari upaya tersebut AS disebut berhasil mengumpulkan potongan dana insentif pegawai BPPD hingga Rp2,7 miliar.
Namun kemana saja aliran dana tersebut masih didalami oleh Tim Penyidik KPK.
Hingga kini SW dan AS telah ditetapkan sebagai tersangka secara berturut turut pada 29 Januari 2024 dan 23 Februari 2024.
Sayangnya, pihak KPK belum bisa menyampaikan apa peran Gus Muhdlor dalam kasus tersebut karena masih dalam tahap pengumpulan alat bukti.
Begitu pula dengan sangkaan pasal untuk Bupati Sidoarjo, KPK juga belum bisa mengungkapnya ke publik. ***
