Kondang Ayu Asal Surabaya Tetap Melenggang ke Senayan? Bawaslu Anggap Langgar Aturan Administrasi

- 22 Mei 2024, 12:46 WIB
Nasib Kondang Ayu apakah bisa melenggang ke Senayan pasca Bawaslu menganggap adanya pelanggaran aturan administrasi.
Nasib Kondang Ayu apakah bisa melenggang ke Senayan pasca Bawaslu menganggap adanya pelanggaran aturan administrasi. /Instagram @kondangkusumaning_ayu10/

MalangTerkini.com – Kondang Ayu pernah viral saat Pemilu di bulan Februari 2024 lalu berhasil mendulang suara terbanyak di DPD Jawa Timur. Berbekal wajahnya yang cantik di surat suara dia mampu menghimpun banyak suara untuk melenggang ke Senayan.

Namun nasib Kondang Ayu kini tinggal menunggu putusan dari KPU, Bawaslu menilai ia terbukti melakukan pelanggaran persyaratan dalam pendaftaran calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Pelanggaran tersebut dijelaskan oleh Ruzmifahrizal Rustam, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur tertunag dalam hasil sidang pleno atas laporan pelanggaran tersebut pada awak media pada hari Senin, 20 Mei 2024.

Kondang Ayu disebutkan melakukan pelanggaran sebab saat pencalonan ia masih berstatus sebagai tenaga ahli aktif dari Evi Zaenal Abidin anggota DPD RI periode 2019-2024. Disebutkan dirinya melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 182 huruf k.

Baca Juga: Kondang Kusumaning Ayu Partai Apa? Sosok Caleg Cantik DPD RI Viral, Masuk Urutan Empat Besar

Bawaslu Minta KPU Tindak Lanjuti Kasus Kondang Ayu

Kasus yang menyandung Kondang Ayu dalam melangkah menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029 ini disebut melanggar pasal 181 bagi perseorangan peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan.

Berbagai persyaratan tersebut salah satunya adalah harus mengundurkan diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dinyatakan dalam bentuk surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Sementara Kondang Ayu diketahui masih aktif dan belum ada surat pengunduran diri yang disertakan saat pendaftaran menjadi calon legislatif DPD. Beberapa orang yang wajib mengundurkan diri adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara.

Anggota TNI anggota kepolisian, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau BUMD. Jadi Calon legislatif DPD harus mengundurkan diri pada waktu tahapan pencalonannya.

Keputusan ada di pihak KPU sebab dari Bawaslu tidak menjelaskan sanksi apa saja yang akan diterima oleh Kondang Ayu. Putusan pelanggaran tersebut diserahkan pada KPU Jatim untuk mendapatkan tindak lanjut.

Halaman:

Editor: Ratna Dwi Mayasari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah